Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpulkan bahwa sampai dengan akhir Desember 2017 hampir semua sekolah baik SD maupun SMP di kabupaten Lembata tidak tertib dalam penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perencanaan, pelaksanaan (belanja), dan pelaporan tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan sURAT eDARAN (SE) Mendagri Nomor: 910/106/SJ. Hambatan mendasar terkait temuan ini yaitu pada umumnya para Kepala Sekolah dan Bendahara BOS kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yanag memadai karena bukan berlatar belakang pendidikan untuk mengelola keuangan.

Dengan kondisi seperti ini maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata, NTT memberikan pendidikan dan latihan bagi semua Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Operator Sekolah. Bekerjasama dengan SMILE GROUP Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata NTT mengadakan Workshop Penatausahaan Keuangan Sekolah di Lewoleba demi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Kepala Sekolah, Bendahara, Operator SD/SMP). Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata NTT.

Workshop dilaksanakan dalam dua angkatan:
1. Angkatan I tanggal 22 – 25 Juli 2018 dengan jumlah peserta 182 orang dari 83 sekolah (SD/SMP)
2. Angkatan II tanggal 13 – 15 September 2018 dengan jumlah peserta 190 orang dari 107 sekolah (SD/SMP).

Narasumber workshop Penatausahaan Keuangan Sekolah terdiri dari Manajer BOS/Sekretaris Dinas PKO Kabupaten Lembata NTT dan Smile Group Yogyakarta sebagai akademisi dan praktisi. Selesai workshop tersebut, para peserta memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam menatausaha keuangan sekolah, termasuk BOS.